KUDUS, suaramuria.com – Fraksi-fraksi di DPRD Kudus merespons positif proyeksi kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.
PAD tahun anggaran 2021 diproyeksikan naik sebesar 22 persen. Tahun lalu PAD yang berhasil dikumpulkan Pemkab Kudus mencapai Rp 291,64 miliar. Pemkab Kudus menargetkan PAD tahun depan naik menjadi Rp 355,80 miliar.
Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kudus Sayid Yunanta saat membacakan pandangan umum fraksi atas RAPBD 2021 pada rapat paripurna di gedung DPRD Kudus, Kamis (19/11) siang, mengatakan, fraksinya berharap upaya peningkatan PAD terus dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang ada.
Ia mencontohkan, pendapatan dari sektor retribusi parkir masih jauh dari potensi yang ada. Fraksinya mendorong agar Pemkab Kudus belajar dari daerah lain seperti Kabupaten Tuban dan Lamongan, Jawa Timur, dalam mengelola parkir.
“Di Kabupaten Tuban PAD dari sektor parkir pada tahun 2016 sebesar Rp 789,7 juta, kemudian naik menjadi Rp 3,70 miliar pada 2017, dan naik drastis menjadi Rp 8,39 miliar pada tahun 2018,” katanya.
Fraksi PKS menyarankan agar metode parkir berlangganan segera diwujudkan untuk mendongkrak pendapatan dari retribusi parkir.
“Bupati Kudus bersama Dinas perhubungan untuk melakukan komunikasi dengan Pemprov Jawa Tengah, kerana terkait pengelolaan parkir berlangganan nantinya harus terkoordinir oleh pemprov, sebagiamana yang dilakukan oleh di Provinsi Jawa Timur,” katanya.
BACA JUGA : Bakal Diusulkan Jadi Perda, DPRD Kudus Bedah Perbup Covid-19
Hal senada diungkapkan Fraksi Nasdem. Ketua Fraksi Nasdem Muhtamat mendorong agar Pemkab Kudus melalui OPD terkait selalu mencari terobosan untuk menaikkan PAD.
DPRD Kudus menggelar dua rapat paripurna pada Kamis (19/11). Sebelum menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi pada Kamis siang, DPRD Kudus lebih dulu menggelar rapat paripurna penyampaian nota keuangan RAPBD 2021 oleh Plt Bupati Kudus Hartopo.
Pendapatan Daerah
Dalam sambutannya Hartopo mengatakan, secara umum pendapatan daerah pada RAPBD 2021 diproyeksikan sebesar Rp 1,67 triliun. Total belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 1,82 triliun.
Defisit anggaran ditutup dengan pembiayaan netto sebesar Rp 147,73 miliar, sehingga SILPA tahun berkenaan adalah nol rupiah. “Pemkab Kudus akan berupaya keras agar proyeksi PAD pada tahun depan bisa terwujud,” katanya.
Ketua DPRD Kudus Masan mengatakan, setelah rapat paripurna ini, DPRD Kudus akan segera melakukan pembahasan RAPBD 2021. Pengesahan RAPBD 2021 dijadwalkan digelar 27 November mendatang.
“DPRD Kudus berkomitmen membahas RAPBD 2021 tepat waktu, sehingga semua kegiatan yang direncanakan bisa segera terlaksana mulai awal tahun depan,” katanya. (srm/adv)