KUDUS,suaramuria.com – Masih kentalnya pragmatisme politik menjadikan perkembangan politik kian tidak sehat. Memasuki tahun politik, Bupati Kudus Hartopo berharap masyarakat Kabupaten Kudus menggemakan politik yang sehat.
Hartopo menegaskan pragmatisme politik seperti kemunculan praktik politik uang menjadi buah simalakama. Ia pribadi tidak setuju dengan politik uang. Sebab, adanya politik uang berpotensi menyebabkan korupsi dan berbagai pelanggaran di kemudian hari.
Hal itu disampaikan Bupati Kudus Hartopo dalam pendidikan politik bagi organisasi kemasyarakatan di Balai Desa Rendeng, Kamis (3/11).
BACA JUGA : Tahun Politik, Bupati Hartopo Akan Beri Sanksi ASN yang Tidak Netral
Ia menambahkan, politik uang membuat partisipasi politik tidak sehat dan membuyarkan fokus calon pemimpin.
“Harusnya calon pemimpin fokus pada visi dan misi. Tapi budaya money politic bikin fokus calon pemimpin buyar, masyarakat juga tidak obyektif. Saya tidak setuju dengan politik uang,” katanya.
Menurut dia, Organisasi masyarakat (ormas) menjadi kunci penting meningkatkan partisipasi publik dalam politik. Karena itu, keberadaan ormas penting untuk menggerakkan literasi politik bagi masyarakat, agar tak buta politik, apalagi sampai apolitis.
Menjelang tahun politik, masyarakat diajak untuk tidak pasif dalam partisipasi politik. Pasalnya, partisipasi itu sangat menentukan masa depan bangsa dan Kabupaten Kudus pada khususnya.
Hartopo melanjutkan peningkatan partisipasi bisa dimulai dengan memandang politik sebagai cara elegan mewujudkan komitmen kesejahteraan masyarakat.
“Memang mengubah mindset itu sudah. Tapi, dengan cara inilah kesejahteraan masyarakat bisa dicapai,” ucapnya.
Rekam Jejak
Kendati demikian, bupati menjelaskan masyarakat harus memilih pemimpin dari rekam jejaknya. Kapabilitas, profil, dan kinerja menjadi poin penting dalam memilih pemimpin.
“Harus tahu profil dan kapabilitasnya juga. Apabila sudah pas menjadi pemimpin masyarakat, boleh dipilih,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kudus Mohammad Fitriyanto peserta yang hadir sekitar 80 orang.
Terdiri dari organisasi masyarakat Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kudus, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kudus, dan Generasi Entertainer Merdeka (GENTA) Kudus.
“Diharapkan adanya kegiatan pendidikan politik dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Kudus,” katanya. (srm)
