KUDUS,suaramuria.com – Ketua DPRD Kudus Masan bersama sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Kudus menggelar kunjungan ke Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, awal pekan ini. Ketua DPRD Kudus Masan menyebut penggunaan DBHCHT di Jatim lebih luwes.
Ikut dalam rombongan Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan Setda Kudus Djatmiko Muhardi.
Rombongan ditemui asisten bupati Pasuruan. Masan mengatakan, kunjungan itu untuk menggali informasi penggunaaan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Pasuruan.
Masan menuturkan, Pemkab Pasuruan tahun ini mendapat alokasi anggaran DBHCHT cukup besar mencapai Rp 260 juta lebih. Hanya saja, peruntukan anggaran tersebut di Kabupaten Pasuruan lebih fleksibel.
BACA JUGA : DPRD Kudus Gelar Rapat Paripurna Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi
Ia mencontohkan, hampir semua OPD di lingkungan Pemkab Pasuruan mendapatkan alokasi DBHCHT.
Masan mengatakan Dinas Pariwisata, hingga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Pasuruan juga mendapatkan alokasi dana tersebut.
“Di Satpol PP Kabupaten Pasuruan juga bisa membeli armada pemadam kebakaran, termasuk juga untuk infrastruktur pembangunan jalan konektivitas penghubung di lingkungan industri rokok bisa dilaksanakan,” katanya.
Kegiatan seperti itu, kata Masan, yang justru tidak bisa dilakukan di Kudus. Padahal acuan penggunaan anggaran DBHCHT yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang digunakan sama.
Acuan PMK Sama
Masan mengatakan, penggunaan anggaran DBHCHT mengacu pada PMK 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi hasil Cukai dan Hasil Tembakau.
“Di Jawa Timur penggunaan anggaran DBHCHT lebih luwes, padahal sama-sama mengacu pada PMK yang sama. Program prioritas bupati di Pasuran juga bisa diakomodasi menggunakan anggaran DBHCHT,” katanya.
BACA JUGA : DPRD Kudus Komitmen Sahkan RAPBD 2023 Tepat Waktu
Melihat perbedaan ini, Masan bersama Bupati Kudus Hartopo akan menghadap gubernur Jawa Tengah untuk mendiskusikan persoalan ini.
Ia berharap gubernur dan Pemprov Jateng bisa memfasilitasi penggunaan anggaran DBHCHT layaknya di wilayah Jawa Timur.
Masan mengatakan saat ini alokasi terbesar DBHCHT masih untuk urusan kesehatan karena dampak pandemi Covid-19.
“Melihat besaran Silpa anggaran DBHCHT yang besar setiap tahunnya, maka saya bersama bupati terus berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan agar penggunaan dana cukai ini lebih fleksibel. Termasuk juga nanti saat menghadap ke gubernur,” katanya. (srm)
