KUDUS,suaramuria.com – Tak kunjung dicairkannya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah membuat sekolah kelimpungan karena harus mencari dana talangan. Hal ini terungkap saat Sekretaris Komisi D DPRD Kudus Muhtamat meninjau SMP 1 Kudus, Jumat (30/4) pagi.
Selain memantau sejauh mana dampak lambannya pencairan dana BOS bagi sekolah, wakil rakyat dari Partai Nasdem itu juga memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah itu.
“Dampak lambannya pencairan dana BOS sangat membebani sekolah. Pasalnya sekolah harus mencari dana talangan untuk membayar honor guru non PNS hingga tenaga kebersihan. Sekolah juga harus mencari dana talangan untuk bahan ajar,” katanya.
BACA JUGA : Dana BOS Belum Cair, Komisi D Pertanyakan Kinerja Disdikpora
Muhtamat menambahkan, temuan itu akan menjadi bahan kajian Komisi D DPRD Kudus.
“Kami akan segera memanggil Disdikpora untuk memberikan penjelasan terkait persoalan ini. Molornya pencairan dana BOS hingga empat bulan sudah tidak bisa ditoleransi,” katanya.
Pencairan TKGS
Selain dana BOS, Komisi D DPRD Kudus juga mendesak Disdikpora untuk segera mencairkan naggaran tunjangan kesejahteraan guru swasta (TKGS). Muhtamat tak habis pikir dengan lambannya kinerja di Disdikpora.
Pasalnya anggaran TKGS di Bagian Kesra Setda Kudus sudah mulai dicairkan beberapa waktu lalu.
“Jika anggaran TKGS di Bagian Kesra saja sudah bisa dicairkan, kenapa ini di Disdikpora tak kunjung dicairkan. Ada apa ini dengan Disdikpora Kudus. Program-programnya terlihat lamban,” katanya.
Dengan sudah dilantiknya kepala Disdikpora definitif, Muhtamat berharap kinerja Disdikpora bisa lebih baik lagi. “Akan kami kawal terus agar pencairan TKGS bisa segera dilakukan sebelum Lebaran, karena sudah sangat dinantikan oleh para guru,” katanya.
Muhtamat dalam kesempatan itu juga menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) aspirasi dari Anggota DPR RI Lestari Moerdijat untuk lima ribu siswa di Kabupaten Kudus.
Sementara itu, Kepala SMP 1 Ahadi Setiawan membenarkan jika sekolah harus mencari dana talangan seiring belum cairnya dana BOS daerah. “Meski begitu, untuk para guru non PNS kami terus motivasi agar tetap profesional dalam mendidik para siswa,” katanya.
Terkait pelaksanaan PTM di sekolah, Ahadi mengatakan sekolah bingung dengan kebijakan yang berubah-ubah. Saat ini, PTM di sekolahnya terpaksa dilaksanakan untuk melanjutkan pelaksanaan PTM sebelumnya.
Kisi-kisi Ujian
Ahadi menuturkan, kegiatan PTM sebelumnya dilakukan dengan menghadirkan jumlah siswa terbatas secara bergantian.
“Sudah separuh jalan, kemudian ada imbauan untuk menghentikan PTM. Padahal materi yang kami berikan adalah kisi-kisi untuk menghadapi ujian kenaikan kelas, setelah Lebaran mendatang,” katanya.
Karena sebagian siswa belum menerima materi kisi-kisi ujian itu, kata Ahadi, pihaknya terpaksa meneruskan kegiatan PTM hingga seluruh siswa mengikutinya. “Prokes sudah kami jalankan secara ketat. Semua guru juga sudah menjalani vaksinasi. Kami pastikan tidak ada kontak langsung guru dengan siswa,” katanya.
Ahadi menambahkan, pihaknya mengikuti kebijakan dinas jika memang nantinya ada larangan pelaksanaan PTM secara resmi. “Kami juga sudah sampaikan ke orang tua. Pada prinsipnya orang tua paham. Mereka tidak memaksa jika memang kegiatan PTM dilarang,” katanya. (srm)
